TUGAS MANDIRI
PERPAJAKAN
(PEKO3303)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI DENGAN 45, PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1. Satu pungutan yang tidak termasuk
kelompok pajak apabila
A. bersifat memaksa.
B. dipungut oleh negara.
C. adanya kontra prestasi langsung.
D. dipakai untuk membiayai pengeluaran umum.
2. Yang menjadi landasan yuridis pemungutan
pajak adalah
A. pasal 23 ayat 1.
B. pasal 23 ayat 2.
C. pasal 24.
D. pasal 22.
3. Pengertian pajak sebagai prestasi rakyat
kepada pemerintah sesuai dengan norma-norma umum, disampaikan oleh
A. A. J. Cohen. S.
B. M.J.H. Smeeth.
C. Rahmat Soemitro.
D. P.J.A. Andriani.
4. Dikenakan pajak yang tinggi bagi
barang-barang mewah, adalah termasuk fungsi pajak dalam
A. pengaturan.
B. penganggaran.
C. penerimaan negara.
D. sosial.
5. Dikenakannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
menunjukkan berlakunya pajak sebagai fungsi
A. pengaturan.
B. budgeter.
C. penerimaan negara.
D. kemasyarakatan.
6. Berdasarkan golongannya, pajak penghasilan
(Pph) termasuk kelompok pajak
A. objektif dan pusat.
B. subjektif dan pusat.
C. objektif dan daerah.
D. subjektif dan daerah.
7. Berdasarkan golongannya, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) termasuk kelompok pajak
A. langsung dan pusat.
B. langsung dan daerah.
C. tidak langsung dan pusat.
D. tidak langsung dan daerah.
8. Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak
pertambahan nilai (PPn)
A. UU Nomor 9 Tahun 1994.
B. UU Nomor 10 Tahun 1994.
C. UU Nomor 11 Tahun 1994.
D. UU Nomor 12 Tahun 1994.
9. Jenis pungutan negara yang kontra prestasinya
dinikmati hanya oleh suatu golongan tertentu, disebut
A. retribusi.
B. sumbangan.
C. cukai.
D. bea.
10. Dasar hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph), adalah
A. UU nomor 9 Tahun 1994.
B. UU nomor 10 Tahun 1994.
C. UU nomor 11 Tahun 1994.
D. UU nomor 12 Tahun 1994.
11. Persamaan antara pajak dengan sumbangan terletak pada
A. fungsinya.
B. kontra prestasinya.
C. sifat memaksanya.
D. cara pemungutannya.
12. Perbedaan antara pajak dan retribusi terletak pada
A. fungsinya.
B. kontra prestasinya.
C. sifat memaksanya.
D. cara pemungutannya.
13. Pajak Pembangunan I, termasuk dalam kelompok pajak
A. pusat dan langsung.
B. pusat dan tidak langsung.
C. daerah dan langsung.
D. daerah dan tidak langsung.
14. Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk dalam kelompok pajak
A. pusat dan objektif.
B. pusat dan subjektif.
C. daerah dan objektif.
D. daerah dan subjektif.
15. Bagi warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri,
dikenakan jenis pungutan
A. cukai.
B. bea.
C. visa.
D. pajak bepergian.
16. Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) oleh pemberi kerja saat
membayar upah, merupakan cerminan azas
A. falsafah hukum.
B. ekonomis.
C. finansial.
D. yuridis.
17. Dihapuskannya Pajak Radio, karena ongkosnya lebih besar dari
penghasilannya, merupakan cerminan azas
A. falsafah hukum.
B. ekonomis.
C. finansial.
D. domisili.
18. Diberlakukannya tarif 0% bagi Ppn atas ekspor, merupakan cerminan
azas
A. kebangsaan.
B. ekonomis.
C. domisili.
D. finansial.
19. Dikenakannya Pajak atas Penjualan “Coca-Cola” di Indonesia, sesuai
dengan azas
A. kebangsaan.
B. sumber.
C. domisili.
D. finansial.
20. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan cerminan teori
A. kepentingan.
B. gaya pikul.
C. asuransi.
D. bakti.
21. Adanya pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dalam pajak penghasilan
(Pph) pasal 21, mencerminkan teori
A. gaya pikul subjektif.
B. gaya pikul objektif.
C. kepentingan objektif.
D. kepentingan subjektif.
22. Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk sistem
A. official assesment.
B. self assesment.
C. with holding.
D. quasi self and official assesment.
23. Sumber penghasilan negara yang paling dominan di dalam pembangunan
Indonesia tahun 1970-an, adalah
A. keuntungan perusahaan negara.
B. pajak.
C. migas.
D. bantuan luar negeri.
24. Usaha pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi termasuk
kebijakan
A. moneter.
B. perpajakan.
C. perdagangan.
D. neraca pembayaran.
25. Hal-hal tersebut dibawah ini, merupakan tujuan “Tax - Reform”, kecuali
A. penyempurnaan sistem pemungutan pajak.
B. intensifikasi pemungutan pajak.
C. peningkatan tarif pemungutan pajak.
D. penyederhanaan cara pemungutan pajak.
26. Di bawah ini termasuk contoh “Tax Reform”, kecuali
A. penghapusan pajak kekayaan.
B. penyesuaian tarif bea materai.
C. penetapan tarif bea masuk mobil mewah.
D. penetapan tarif pajak pertambahan nilai.
27. Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
adalah
A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
28. Bea masuk, dalam APBN masuk ke dalam pos penerimaan negara
A. bukan pajak.
B. pajak.
C. bukan migas.
D. dalam negeri.
29. Pos penerimaan “Fiskal luar negeri” dalam APBN termasuk sebagai
A. bukan pajak.
B. pajak.
C. bukan migas.
D. dalam negeri.
30. Di dalam APBN, pembayaran cicilan dan hutang luar negeri, termasuk
ke dalam pos pengeluaran
A. rupiah.
B. luar negeri.
C. proyek.
D. rutin.
31. Jenis barang yang kena cukai di Indonesia, adalah sebagai berikut,
kecuali
A. gula.
B. minyak goreng.
C. tembakau.
D. minyak tanah.
32. Kontribusi atau sumbangan pajak terhadap APBN tahun 1998/1999
adalah sekitar
A. 29%.
B. 39%.
C. 49%.
D. 59%.
33. Menurut UUD 45, APBN yang dibuat oleh Presiden, harus mendapat
persetujuan dari
A. DPA.
B. DPR.
C. MPR.
D. MA.
34. Surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai pemberitahuan pajak
A. terutang dari fiskus.
B. terutang dari wajib pajak.
C. tahunan dari fiskus.
D. tahunan dari wajib pajak.
35. SKPN merupakan dokumen pajak yang berfungsi sebagai
A. penetapan pajak nihil oleh Fiskus.
B. Penetapan pajak nihil dari wajib pajak.
C. pemberitahuan pajak nihil oleh Fiskus.
D. pemberitahuan pajak nihil dari wajib pajak.
36. Batas waktu pembayaran SPT Pph pasal 21 tahunan,
selambat-lambatnya adalah
A. 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
B. 2 bulan setelah akhir tahun buku.
C. 3 bulan setelah akhir tahun kalender.
D. 2 bulan setelah akhir tahun takwim.
37. Batas waktu pembayaran Pph pasal 22 bendaharawan, adalah
A. tanggal 14 bulan takwim berikutnya.
B. tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
C. 14 hari setelah pemungutan pajak.
D. 20 hari setelah pemungutan pajak.
38. Jika pembukuan dimulai tanggal 1 September 1998 dan berakhir
tanggal 31 Agustus 1999, maka termasuk ke dalam pajak tahun
A. 1998.
B. 1999.
C. 1998 atau 1999.
D. 1998 dan 1999.
39. Batas waktu pembayaran semua hutang pajak adalah
A. 1 bulan.
B. 2 bulan.
C. 3 bulan.
D. 4 bulan.
40. Yang tidak termasuk wewenang penyidik pajak, adalah
A. melakukan pemotretan atas tindak pelanggaran.
B. meminta seseorang untuk tidak meninggalkan ruangan.
C. melakukan penggeledahan.
D. melakukan penuntutan terhadap pelanggaran.
41. Menyampaikan SPT yang tidak benar, dapat dikenakan sanksi
A. administratif.
B. pidana.
C. administratif dan pidana.
D. administratif atau pidana.
42. Penagihan karena keterlambatan pembayar-an pajak tahunan oleh
wajib pajak (WP), dilakukan melalui surat
A. Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SPKB).
B. Tagihan Pajak (STP).
C. Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SPK BT).
D. Tagihan Pajak Tambahan (STPT).
43. Pengisian SPOP yang tidak benar atau tidak lengkap, karena faktor
ketidaksengajaan, dapat dikenakan sanksi
A. denda.
B. pidana kurungan.
C. denda dan pidana kurungan.
D. denda dan/atau pidana kurungan.
44. Sanksi bagi fiskus yang melanggar pasal 34 KUP, adalah
A. Pidana kurungan selama-lamanya dua tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya 2 juta rupiah.
B. Pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya 1 juta rupiah.
C. Pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya 2 juta rupiah.
D. Pidana kurungan selama-lamanya dua tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya 1 juta rupiah.
45. Pengaturan tentang SPOP terdapat dalam
A. Undang-Undang Nomor 9, tahun 1994.
B. Undang-Undang Nomor 10, tahun 1994.
C. Undang-Undang Nomor 11, tahun 1994.
D. Undang-Undang Nomor 12, tahun 1994.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 46
SAMPAI 60, PILIHLAH!
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!
46. Jenis-jenis pajak daerah yang saat ini masih berlaku adalah
1) Pajak Kendaraan Bermotor
2) Pajak Kekayaan
3) Pajak Pembangunan
47. Sebuah pungutan dikelompokkan sebagai pajak karena
1) dipungut berdasarkan peraturan
2) dipungut dari rakyat
3) dipungut secara paksa
48. Fungsi pajak adalah
1) budgeter dan reguler
2) pembiayaan negara dan regulasi
3) sumber dana pemerintah dan pengaturan
49. Masuknya pajak dalam pos penerimaan APBN, adalah cerminan pajak
sebagai fungsi
1) Penerimaan kas negara
2) Budgeter
3) Penganggaran
50. Yang termasuk penerimaan dari pos pajak dalam APBN, adalah
1) fiskal luar negeri
2) pajak bumi dan bangunan
3) bea materai
51. SSP merupakan dokumen pajak yang dibuat oleh
1) Wajib Pajak
2) Fiskus
3) Pemotong Pajak
52. Identitas dan administrasi Wajib Pajak di tunjukkan oleh
1) Nomor Seri Surat Setor Pajak
2) Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3) Nomor Wajib Pajak
53. Yang termasuk Wajib Pajak adalah
1) Badan Usaha Tetap (BUT)
2) Badan Usaha seperti CV, PT dan BUMN/D
3) Warisan yang belum dibagi
54. Tempat penyetoran atau pembayaran pajak
1) kantor pos
2) bank milik pemerintah
3) bank milik swasta
55. Wajib Pajak yang tidak diharuskan memiliki NPWP adalah
1) wanita kawin tidak pisah harta
2) wanita bekerja dengan satu penghasilan
3) wanita tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan
56. Tujuan pemeriksaan pajak adalah
1) menguji kepatuhan wajib pajak
2) pencabutan NPWP
3) menentukan besarnya angsuran pajak
57. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 100%,
dikeluarkan apabila
1) tidak memperlihatkan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 29
2) ditemukan data baru, setelah dikeluarkannya SKPKB
3) Hasil pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan restitusi pajak
58. Yang termasuk hak Wajib Pajak, adalah
1) mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP
2) mendapatkan restitusi pajak
3) mengajukan surat banding atau keberatan
59. Syarat Pemungutan Pajak harus memenuhi azas
1) hukum
2) keuangan
3) keadilan
60. Di bawah ini termasuk proses penyerahan SPT oleh WP
1) pengisian SPT secara lengkap dan benar
2) menyerahkan ke bank
3) meminta dan menyimpan tanda bukti penerimaan
No comments:
Post a Comment