TUGAS MANDIRI
HUKUM TATA NEGARA RI
(PPKN3301)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI DENGAN 42, PILIHLAH SATU
JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1. Jika Presiden berhalangan tetap, menurut UUD
1945, tugasnya dijalankan oleh Wakil Presiden, sedangkan menurut KRIS,
dijalankan oleh
A. DPR dan Senat.
B. Wakil Presiden bersama Menteri.
C. Wakil Presiden, Menteri dan Senat.
D. Perdana Menteri.
2. Menurut UUD 1945 Menteri-Menteri dalam
menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Presiden, sedang menurut UUDS
Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada
A. MPR.
B. Presiden dan Wakil Presiden.
C. DPR.
D. Presiden dan DPR.
3. Berikut ini yang menunjukkan lembaga negara
yang diatur dalam UUD 1945, tetapi tidak diatur dalam KRIS maupun UUDS, adalah
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
B. Presiden dan Wakil Presiden.
C. Dewan Perwakilan Rakyat.
D. Mahkamah Agung.
4. Di bawah ini termasuk lembaga-lembaga Negara
berdasarkan UUDS, kecuali
A. Menteri-Menteri.
B. Presiden dan Wakil Presiden.
C. Badan Pemeriksa Keuangan.
D. Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Berikut ini merupakan lembaga tinggi Negara
berdasar UUD 1945, kecuali
A. MPR
B. Presiden
C. DPR
D. BPK
6. Berikut ini menunjukkan tugas Presiden sebagai
Kepala pemerintahan, kecuali
A. mengangkat dan memberhentikan
Menteri-Menteri.
B. mengangkat duta atau konsul.
C. menjalankan garis-garis besar haluan negara.
D. membuat peraturan pemerintah.
7. Menurut UUD 1945 Presiden mempunyai kedudukan
sebagai Kepala
A. pemerintahan.
B. Negara.
C. Negara dan pemerintahan.
D. Negara dan Perdana Menteri.
8. Pada masa UUDS 1950, kedaulatan rakyat
dilaksanakan oleh
A. MPR bersama-sama dengan pemerintah.
B. Pemerintah
bersama-sama dengan DPR.
C. Presiden bersama-sama dengan MPR.
D. Presiden bersama-sama dengan Menteri.
9. Pada masa KRIS dikenal sistem
pertanggung-jawaban Menteri, maskudnya adalah
A. jika Menteri tidak dapat menjalankan tugas,
Menteri yang bersangkutan diberhentikan oleh Presiden.
B. jika terjadi mosi tidak percaya terhadap
Menteri-Menteri, maka Menteri-Menteri diberhentikan oleh MPR.
C. jika Menteri-Menteri dalam menjalankan tugas
tidak dibenarkan oleh DPR, maka Menteri-Menteri yang bersangkutan harus
mengundurkan diri.
D. jika Menteri-Menteri tidak dipercaya oleh
Presiden, maka Menteri-Menteri dapat diberhentikan oleh DPR.
10. Landasan hukum perubahan praktik ketatanegaraan dari sistem
pemerintahan presidensiil menjadi parlementer adalah
A. Maklumat Wakil Presiden NO.X Tahun 1945.
B. Peraturan Pemerintah NO.3 Tahun 1945.
C. Maklumat Pemerintah tanggal 17 Agustus 1945.
D. Maklumat Pemerintah 14 Nopember Tahun 1945.
11. Sistem pemerintahan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan
A. pemerintah untuk memerintah guna mencapai tujuan.
B. memerintah yang dilakukan oleh organ-organ legislatif, eksekutif,
dan yudikatif dengan bekerjasama untuk mencapai tujuan.
C. memerintah yang dilakukan oleh organ legislatif dan eksekutif secara bersama guna mencapai tujuan.
D. memerintah yang teratur antara Presiden dengan parlemen untuk
mencapai tujuan.
12. Perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dengan
parlementer berdasarkan kriteria kedudukan dan kewenangan kekuasaan Kepala
eksekutif adalah
A. Dalam sistem pemerintahan presidensial eksekutif hanya mempunyai
kekuasaan nominal sedang dalam parlementer mempunyai kekuasaan nominal dan
riil.
B. Dalam sistem pemerintahan parlementer eksekutif hanya mempunyai
kekuasaan nominal saja sedang dalam presidensial eksekutif mempunyai kekuasaan
nominal dan riil.
C. Dalam sistem pemerintahan parlementer kekuasaan eksekutif
mempunyai kekuasaan riil saja sedang dalam presidensial mempunyai kekuasaan
riil dan nominal.
D. dalam sistem pemerintahan presidensial eksekutif hanya mempunyai
kekuasaan riil sedang dalam parlementer eksekutif mempunyai kekuasaan riil dan
nominal.
13. Jika DPR menganggap ada Kebijaksanaan atau tindakan Presiden yang
menimbulkan “pro-kontra” di kalangan masyarakat, sehingga diperlukan penjelasan
Presiden, maka DPR berhak menggunakan
hak
A. angket.
B. petisi.
C. inisiatif.
D. interpelasi.
14. Tindakan MPRS mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur
hidup berdasar Ketetapan MPRS NO.III/MPRS/1963 merupakan tindakan
inkonstitusional, sebab
A. bertentangan dengan UUD.
B. bertentangan dengan semangat demok-rasi.
C. tidak dilakukan dengan persetujuan seluruh anggota.
D. tidak sesuai dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.
15. Unsur-unsur MPR adalah sebagai berikut, kecuali
A. seluruh anggota DPR.
B. utusan dari Daerah-Daerah.
C. utusan golongan-golongan.
D. utusan dari DPRD seluruh Indonesia.
16. Keanggotaan dalam lembaga perwakilan rakyat yang bersifat
perwakilan praktik lebih baik dibanding perwakilan fungsional, jika
pertimbangannya adalah
A. kemampuan profesional.
B. kesesuaiannya dengan pilihan rakyat.
C. penguasaannya terhadap persoalan politik.
D. keterikatannya terhadap
kepentingan nasional.
17. Sistem perwakilan rakyat di Amerika Serikat menganut sistem dua
kamar, yang terdiri dari
A. Konggres dan Senat.
B. DPR dan Konggres.
C. DPR dan Senat.
D. Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.
18. Dalam sejarah terbentuknya lembaga perwakilan rakyat di Inggris, House of Lords sebagai bagian
dari Parlemen lebih berfungsi sebagai
A. penasehat raja.
B. wakil kelas menengah.
C. penyalur aspirasi rakyat.
D. badan pembentuk Undang-Undang.
19. Dengan fungsi legislatif yang dimiliki oleh lembaga perwakilan
rakyat, maka DPR berhak
A. melaksanakan Undang-Undang.
B. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang.
C. mempertahankan segala macam Undang-Undang yang berlaku.
D. mengganti sebuah Undang-Undang dengan Undang-Undang yang baru.
20. Dengan melihat struktur Kepanitiaan dalam penyelenggaraan pemilu
tahun 1999, maka pemilihan umum di era reformasi tersebut jika dibandingkan
dengan pemilu di masa Orde Baru bersifat lebih
A. tertib.
B. bebas.
C. rahasia.
D. partisipatif.
21. Jika pada pemilu pertama pada masa Orde Baru di tahun 1971,
organisasi peserta pemilu berjumlah sepuluh partai dan sesudah itu menjadi
empat partai, maka hal itu menunjukkan adanya
A. kejelasan idoelogi partai-partai.
B. kebijakan penyederhanaan partai-partai.
C. kebijakan untuk lebih memperbesar perolehan suara partai-partai.
D. kecenderungan untuk mematikan partai-partai.
22. Disamping partai-partai politik, pemilihan umum tahun 1955 juga
diikuti oleh peserta
A. perorangan.
B. kelompok profesi.
C. organisasi sosial.
D. utusan dari daerah-daerah.
23. Disamping untuk memilih anggota-anggota DPR, pemilihan umum tahun
1955 juga dimaksudkan untuk memilih anggota-anggota
A. MPRS.
B. Senat.
C. Konstituante.
D. Komite Nasional.
24. Sistem perwakilan proporsional memiliki sifat yang lebih
memperhitungkan dan menghargai suara individu, sebab dalam sistem ini
A. tidak ada suara yang hilang.
B. setiap individu bebas memilih.
C. rakyat memilih individu, bukan partai.
D. partai tidak dapat mempengaruhi suara individu.
25. Calon wakil rakyat yang mempunyai peluang lebih besar untuk
terpilih dalam pemilihan sistem distrik adalah
A. orang yang mempunyai keahlian khusus.
B. orang yang dikenal luas oleh masyarakat.
C. orang yang diwakilkan oleh partai politik di suatu distrik.
D. pimpinan dari partai politik terkuat di suatu distrik.
26. Kelemahan dari sistem multi partai adalah
A. posisi DPR lebih lemah dibanding pemerintah.
B. kurangnya kompetisi antar
partai dalam pemilu.
C. terbatasnya wadah penyalur aspirasi rakyat dalam pemilu.
D. sulitnya dominasi suatu partai politik dalam pemerintah.
27. Pemerintah yang terbentuk sebagai bagian dari proses pemilihan
umum akan mempunyai posisi yang kuat, sebab
A. memperoleh legitimasi rakyat.
B. menampung aspirasi seluruh rakyat.
C. merupakan koalisi seluruh kekuatan sosial politik.
D. diambil dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat.
28. Kebebasan untuk duduk dalam lembaga eksekutif merupakan hak asasi
manusia
A. untuk berpolitik.
B. atas pengakuan di muka pemerintah.
C. untuk memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum.
D. atas pribadi.
29. Hasil perjuangan hak asasi manusia yang dituangkan dalam Bill of Rights adalah
keberhasilan
A. kaum bangsawan melawan Raja.
B. kaum proletar melawan Raja.
C. parlemen melawan Raja.
D. kaum proletar melawan Raja.
30. Ahli pikir tentang Teori Perjanjian masyarakat yang diakui sebagai
landasan bagi pengakuan hak asasi manusia adalah
A. Thomas Hobbes.
B. John Lockl.
C. Thomas Morus.
D. J.J. Rousseau.
31. Pengertian hak asasi manusia menurut Frans Magnis adalah
A. Hak-hak yang melekat pada manusia karena pemberian rakyat.
B. Hak yang dimiliki manusia karena pemberian masyarakat dan negara.
C. Hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya dan bukan
karena pemberian masyarakat.
D. Hak-hak yang dimiliki manusia karena martabatnya dan pemberian
negara.
32. Hak asasi manusia untuk berpolitik menurut UUD 1945 diatur dalam
pasal
A. 26.
B. 27.
C. 28.
D. 33.
33. Jika dipandang perlu, MPR dapat melaksanakan Sidang Istimewa,
dalam hal
A. pertanggungjawaban Presiden tidak diterima oleh MPR.
B. Presiden sungguh-sungguh melanggar garis besar haluan negara pada
masa jabatan Presiden berakhir.
C. Presiden sunggug-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan
oleh MPR.
D. Presiden dan Wakil Presiden berhalangan sementara.
34. Berikut ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
berdasarkan asas desentralisasi, kecuali
A. urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah sepenuhnya
menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.
B. instansi vertikal merupakan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
C. penentuan kebijakan, perencanaan, maupun pembiayaan menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah.
D. unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh
dinas-dinas daerah.
35. Hubungan antara MA dengan lembaga-lembaga Negara, adalah
A. membantu penyelesaian perselisihan baik secara politis maupun
yuridis.
B. menguji secara materiil terhadap Undang-Undang.
C. memberi bantuan kepada Kepala Negara jika ada permintaan.
D. membantu penyelesaian perselisihan secara teknis yuridis.
36. Berikut di bawah ini yang merupakan contoh pengawasan DPR terhadap
Presiden adalah
A. penolakan pemberian grasi oleh DPR.
B. penggunaan interpelasi oleh DPR.
C. penyelenggaraan Sidang Istimewa DPR.
D. pemberhentian Presiden oleh DPR.
37. Di bawah ini merupakan contoh pengawasan Represif, kecuali
A. penundaan oleh Mendagri terhadap Perda Tk I yang bertentangan
dengan kepenti-ngan umum.
B. pembatalan oleh Mendagri terhadap Perda Tk I yang bertentangan
dengan Undang-Undang.
C. penyelidikan Mendagri terhadap kegiatan pemerintahan daerah.
D. penangguhan oleh Mendagri terhadap Keputusan Kepala Daerah Tk I
yang bertentangan dengan Peraturan Pemerin-tah.
38. Di bawah ini merupakan contoh pengawasan umum yang dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri adalah
A. penanggulan terhadap Perda Tingkat
I.
B. penyelidikan terhadap kegiatan pemerin-tahan Daerah Tingkat I.
C. pengesahan terhadap Perda Tingkat I/ Keputusan Kepala Daerah
Tingkat I.
D. pembatalan terhadap Perda Tingkat I/ Keputusan Kepala Daerah
Tingkat I yang bertentangan dengan Undang-Undang.
39. Berikut ini yang merupakan contoh pengawasan preventif adalah
A. pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri untuk berlakunya Perda
Tingkat II.
B. penangguhan suatu Perda Tingkat I yang bertentangan dengan
kepentingan umum oleh Menteri Dalam Negeri.
C. pemeriksaan terhadao Perda Tingkat I yang bertentangan dengan
hukum oleh Menteri Dalam Negeri.
D. Pemeriksaan terhadap segala pekerjaan pemerintah Daerah oleh
Menteri Dalam Negeri.
40. Menurut UU NO.5 Tahun 1974, tugas DPRD adalah
A. mengadakan penyelidikan terhadap kegiatan pemerintahan daerah.
B. mengajukan pernyataan pendapat terhadap kegiatan pemerintahan
daerah.
C. menangguhkan berlakunya Perda karena bertentangan dengan
Undang-Undang.
D. melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah.
41. Pernyataan di bawah ini menunjukkan tugas Kepala Daerah sebagai
alat pemerintah daerah, kecuali
A. menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPR.
B. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
C. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
D. menetapkan keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan
Daerah.
42. Berikut di bawah ini yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan
di daerah berdasar asas dekonsentrasi adalah
A. semua urusan baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
B. unsur pelaksana pemerintahan oleh dinas-dinas daerah.
C. penyelenggaraan berbagai urusan dilaksanakan oleh semua aparat
daerah.
D. semua kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan ditentukan
Kepala Daerah.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 43 SAMPAI DENGAN 47, PILIHLAH!
A. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA
MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA
BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH!
D. JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH!
43. Dalam sistem pemilihan mekanis, wakil-wakil rakyat mempunyai
dukungan yang lebih kuat dari rakyat, dibandingkan dengan sistem pemilihan
organis.
sebab
Dalam
sistem pemilihan mekanis, wakil-wakil rakyat terdiri dari orang-orang
profesional yang mewakili berbagai profesi yang ada dalam masyarakat.
44. DPR hasil pemilihan umum pertama tahun 1955 dibubarkan oleh
Presiden pada tahun 1960.
sebab
Kedudukan
DPR pada masa berlakunya UUDS 1950 sangat lemah di hadapan pemerintah.
45. Presiden berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya kepada DPR.
sebab
DPR
dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa guna meminta
pertanggungjawaban Presiden, jika Presiden dianggap telah melanggar UUD dan
garis-garis besar haluan negara.
46. Kedudukan Konstituante yang dimaksud dalam UUD Sementara 1950 sama
dengan MPR.
sebab
Konstituante
bertugas untuk menetapkan UUD yang baru, guna menggantikan UUD Sementara.
47. Penentuan orang-orang yang diangkat menjadi anggota MPR dari unsur
organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, atau golongan-golongan yang lain
lebih sulit dibanding penentuan anggota-anggota DPR.
sebab
Pengangkatan
anggota-anggota MPR selain DPR tidak melalui proses pemilihan umum.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 48
SAMPAI DENGAN 60, PILIHLAH!
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!
48. Tugas DPR adalah
1) membahas dan memberikan persetujuan terhadap GBHN
2) membahas dan memberikan persetujuan terhadap APBN
3) melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah
49. Sepanjang masa Orde Baru, DPR didominasi oleh Golkar sebagai
kekuatan Single mayority, yang
dengan demikian berarti
1) pengaruh partai politik yang lain tidak begitu penting
2) DPR sulit menghasilkan keputusan dengan cara aklamasi
3) kedudukan Presiden/Pemerintah sangat tergantung pada Golkar
50. Timbulnya kekerasan politik, yang sekaligus menjadi indikasi tidak
adanya tertib politik, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
1) rendahnya pemahaman terhadap makna demokrasi
2) kurangnya sikap toleransi dalam masyarakat
3) tidak adanya partai politik yang dominan dalam pemerintahan
51. Hubungan wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya dalam tipe
perwakilan trus tee jika dibandingkan dengan tipe perwakilan mandaat mempunyai sifat lebih
1) memiliki kebebasan dalam bersuara
2) mengutamakan kepentingan nasional
3) memperoleh dukungan dari sebagian besar rakyat
52. Partai politik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
sistem demokrasi, sebab
1) partai politik merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat
2) pemerintahan yang demokratis harus didukung oleh seluruh partai
politik yang ada
3) pemilihan umum tidak mungkin berlangsung tanpa adanya
partai-partai politik
53. Latar belakang lahirnya paham demokrasi adalah
1) reaksi terhadap kekuasaan Raja yang sewenang-wenang
2) untuk membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang
3) untuk membatasi kekuasaan penguasa yang mutlak/absolut
54. Ciri-ciri suatu negara yang menganut sistem pemerintahan
demokratis konstitusional adalah
1) pemerintah dalam menjalankan kekua-saannya dibatasi oleh
konstitusi
2) pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga
negaranya
3) pemerintah dalam menjalankan kekua-saannya dapat dijatuhkan oleh
Parlemen
55. Kesulitan dilaksanakannya demokrasi lang-sung dewasa ini adalah
1) jumlah penduduk yang besar
2) urusan politik kenegaraan yang komplek
3) wilayah negara yang luas
56. Menurut UUD 1945 kekuasaan eksekutif adalah
1) menjalankan garis-garis besar haluan negara
2) mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri
3) memberi grasi, amnesti dan abolisi
57. Berikut ini menunjukkan implementasi dari ham atas pribadi menurut
UUD 1945 adalah adanya kebebasan untuk
1) mengemukakan pendapat
2) memeluk agama
3) mendapatkan pekerjaan yang layak
58. Pernyataan berikut ini menunjukkan penyimpangan pelaksanaan
demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru
1) Pemerintah cenderung bersifat autoriter
2) Rekrutmen anggota DPR diwarnai praktik
3) DPR tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah
59. Antara Presiden dengan DPR mempunyai hubungan patner, dalam hal
menetapkan
1) Undang-Undang
2) GBHN
3) APBN
60. Arah pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab
adalah
1) serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa
2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah
3) harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah
No comments:
Post a Comment