Cloud Hosting Indonesia

16 May, 2014

Soal Hukum Tata Negara RI



TUGAS MANDIRI
HUKUM TATA NEGARA RI
(PPKN3301)


PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 42, PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Jika Presiden berhalangan tetap, menurut UUD 1945, tugasnya dijalankan oleh Wakil Presiden, sedangkan menurut KRIS, dijalankan oleh
A.   DPR dan Senat.
B.   Wakil Presiden bersama Menteri.
C.   Wakil Presiden, Menteri dan Senat.
D.   Perdana Menteri.

2.   Menurut UUD 1945 Menteri-Menteri dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Presiden, sedang menurut UUDS Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada
A.   MPR.
B.   Presiden dan Wakil Presiden.
C.   DPR.
D.   Presiden dan DPR.
     
3.   Berikut ini yang menunjukkan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, tetapi tidak diatur dalam KRIS maupun UUDS, adalah
A.   Majelis Permusyawaratan Rakyat.
B.   Presiden dan Wakil Presiden.
C.   Dewan Perwakilan Rakyat.
D.   Mahkamah Agung.

4.   Di bawah ini termasuk lembaga-lembaga Negara berdasarkan UUDS, kecuali
A.   Menteri-Menteri.
B.   Presiden dan Wakil Presiden.
C.   Badan Pemeriksa Keuangan.
D.   Dewan Perwakilan Rakyat.

5.   Berikut ini merupakan lembaga tinggi Negara berdasar UUD 1945, kecuali
A.   MPR
B.   Presiden
C.   DPR
D.   BPK

6.   Berikut ini menunjukkan tugas Presiden sebagai Kepala pemerintahan, kecuali
A.   mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri.
B.   mengangkat duta atau konsul.
C.   menjalankan garis-garis besar haluan negara.
D.   membuat peraturan pemerintah.

7.   Menurut UUD 1945 Presiden mempunyai kedudukan sebagai Kepala
A.   pemerintahan.
B.   Negara.
C.   Negara dan pemerintahan.
D.   Negara dan Perdana Menteri.

8.   Pada masa UUDS 1950, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh
A.   MPR bersama-sama dengan pemerintah.
B.   Pemerintah  bersama-sama dengan DPR.
C.   Presiden bersama-sama dengan MPR.
D.   Presiden bersama-sama dengan Menteri.

9.   Pada masa KRIS dikenal sistem pertanggung-jawaban Menteri, maskudnya adalah
A.   jika Menteri tidak dapat menjalankan tugas, Menteri yang bersangkutan diberhentikan oleh Presiden.
B.   jika terjadi mosi tidak percaya terhadap Menteri-Menteri, maka Menteri-Menteri diberhentikan oleh MPR.
C.   jika Menteri-Menteri dalam menjalankan tugas tidak dibenarkan oleh DPR, maka Menteri-Menteri yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
D.   jika Menteri-Menteri tidak dipercaya oleh Presiden, maka Menteri-Menteri dapat diberhentikan oleh DPR.

10.   Landasan hukum perubahan praktik ketatanegaraan dari sistem pemerintahan presidensiil menjadi parlementer adalah
A.   Maklumat Wakil Presiden NO.X Tahun 1945.
B.   Peraturan Pemerintah NO.3 Tahun 1945.
C.   Maklumat Pemerintah tanggal 17 Agustus 1945.
D.   Maklumat Pemerintah 14 Nopember Tahun 1945.

11.   Sistem pemerintahan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan
A.   pemerintah untuk memerintah guna mencapai tujuan.
B.   memerintah yang dilakukan oleh organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan bekerjasama untuk mencapai tujuan.
C.   memerintah yang dilakukan oleh organ legislatif dan eksekutif  secara bersama guna mencapai tujuan.
D.   memerintah yang teratur antara Presiden dengan parlemen untuk mencapai tujuan.
12.   Perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer berdasarkan kriteria kedudukan dan kewenangan kekuasaan Kepala eksekutif adalah
A.   Dalam sistem pemerintahan presidensial eksekutif hanya mempunyai kekuasaan nominal sedang dalam parlementer mempunyai kekuasaan nominal dan riil.
B.   Dalam sistem pemerintahan parlementer eksekutif hanya mempunyai kekuasaan nominal saja sedang dalam presidensial eksekutif mempunyai kekuasaan nominal dan riil.
C.   Dalam sistem pemerintahan parlementer kekuasaan eksekutif mempunyai kekuasaan riil saja sedang dalam presidensial mempunyai kekuasaan riil dan nominal.
D.   dalam sistem pemerintahan presidensial eksekutif hanya mempunyai kekuasaan riil sedang dalam parlementer eksekutif mempunyai kekuasaan riil dan nominal.

13.   Jika DPR menganggap ada Kebijaksanaan atau tindakan Presiden yang menimbulkan “pro-kontra” di kalangan masyarakat, sehingga diperlukan penjelasan Presiden, maka DPR berhak menggunakan  hak
A.   angket.
B.   petisi.
C.   inisiatif.
D.   interpelasi.

14.   Tindakan MPRS mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup berdasar Ketetapan MPRS NO.III/MPRS/1963 merupakan tindakan inkonstitusional, sebab
A.   bertentangan dengan UUD.
B.   bertentangan dengan semangat demok-rasi.
C.   tidak dilakukan dengan persetujuan seluruh anggota.
D.   tidak sesuai dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.

15.   Unsur-unsur MPR adalah sebagai berikut, kecuali
A.   seluruh anggota DPR.
B.   utusan dari Daerah-Daerah.
C.   utusan golongan-golongan.
D.   utusan dari DPRD seluruh Indonesia.

16.   Keanggotaan dalam lembaga perwakilan rakyat yang bersifat perwakilan praktik lebih baik dibanding perwakilan fungsional, jika pertimbangannya adalah
A.   kemampuan profesional.
B.   kesesuaiannya dengan pilihan rakyat.
C.   penguasaannya terhadap persoalan politik.
D.   keterikatannya  terhadap kepentingan nasional.

17.   Sistem perwakilan rakyat di Amerika Serikat menganut sistem dua kamar, yang terdiri dari
A.   Konggres dan Senat.
B.   DPR dan Konggres.
C.   DPR dan Senat.
D.   Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.

18.   Dalam sejarah terbentuknya lembaga perwakilan rakyat di Inggris, House of Lords sebagai bagian dari Parlemen lebih berfungsi sebagai
A.   penasehat raja.
B.   wakil kelas menengah.
C.   penyalur aspirasi rakyat.
D.   badan pembentuk Undang-Undang.

19.   Dengan fungsi legislatif yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat, maka DPR berhak
A.   melaksanakan Undang-Undang.
B.   mengawasi pelaksanaan Undang-Undang.
C.   mempertahankan segala macam Undang-Undang yang berlaku.
D.   mengganti sebuah Undang-Undang dengan Undang-Undang yang baru.

20.   Dengan melihat struktur Kepanitiaan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 1999, maka pemilihan umum di era reformasi tersebut jika dibandingkan dengan pemilu di masa Orde Baru bersifat lebih
A.   tertib.
B.   bebas.
C.   rahasia.
D.   partisipatif.

21.   Jika pada pemilu pertama pada masa Orde Baru di tahun 1971, organisasi peserta pemilu berjumlah sepuluh partai dan sesudah itu menjadi empat partai, maka hal itu menunjukkan adanya
A.   kejelasan idoelogi partai-partai.
B.   kebijakan penyederhanaan partai-partai.
C.   kebijakan untuk lebih memperbesar perolehan suara partai-partai.
D.   kecenderungan untuk mematikan partai-partai.

22.   Disamping partai-partai politik, pemilihan umum tahun 1955 juga diikuti oleh peserta
A.   perorangan.
B.   kelompok profesi.
C.   organisasi sosial.
D.   utusan dari daerah-daerah.

23.   Disamping untuk memilih anggota-anggota DPR, pemilihan umum tahun 1955 juga dimaksudkan untuk memilih anggota-anggota
A.   MPRS.
B.   Senat.
C.   Konstituante.
D.   Komite Nasional.

24.   Sistem perwakilan proporsional memiliki sifat yang lebih memperhitungkan dan menghargai suara individu, sebab dalam sistem ini
A.   tidak ada suara yang hilang.
B.   setiap individu bebas memilih.
C.   rakyat memilih individu, bukan partai.
D.   partai tidak dapat mempengaruhi suara individu.

25.   Calon wakil rakyat yang mempunyai peluang lebih besar untuk terpilih dalam pemilihan sistem distrik adalah
A.   orang yang mempunyai keahlian khusus.
B.   orang yang dikenal luas oleh masyarakat.
C.   orang yang diwakilkan oleh partai politik di suatu distrik.
D.   pimpinan dari partai politik terkuat di suatu distrik.

26.   Kelemahan dari sistem multi partai adalah
A.   posisi DPR lebih lemah dibanding pemerintah.
B.   kurangnya  kompetisi antar partai dalam pemilu.
C.   terbatasnya wadah penyalur aspirasi rakyat dalam pemilu.
D.   sulitnya dominasi suatu partai politik dalam pemerintah.

27.   Pemerintah yang terbentuk sebagai bagian dari proses pemilihan umum akan mempunyai posisi yang kuat, sebab
A.   memperoleh legitimasi rakyat.
B.   menampung aspirasi seluruh rakyat.
C.   merupakan koalisi seluruh kekuatan sosial politik.
D.   diambil dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat.

28.   Kebebasan untuk duduk dalam lembaga eksekutif merupakan hak asasi manusia
A.   untuk berpolitik.
B.   atas pengakuan di muka pemerintah.
C.   untuk memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum.
D.   atas pribadi.

29.   Hasil perjuangan hak asasi manusia yang dituangkan dalam Bill of Rights adalah keberhasilan
A.   kaum bangsawan melawan Raja.
B.   kaum proletar melawan Raja.
C.   parlemen melawan Raja.
D.   kaum proletar melawan Raja.

30.   Ahli pikir tentang Teori Perjanjian masyarakat yang diakui sebagai landasan bagi pengakuan hak asasi manusia adalah
A.   Thomas Hobbes.
B.   John Lockl.
C.   Thomas Morus.
D.   J.J. Rousseau.

31.   Pengertian hak asasi manusia menurut Frans Magnis adalah
A.   Hak-hak yang melekat pada manusia karena pemberian rakyat.
B.   Hak yang dimiliki manusia karena pemberian masyarakat dan negara.
C.   Hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya dan bukan karena pemberian masyarakat.
D.   Hak-hak yang dimiliki manusia karena martabatnya dan pemberian negara.

32.   Hak asasi manusia untuk berpolitik menurut UUD 1945 diatur dalam pasal
A.   26.
B.   27.
C.   28.
D.   33.

33.   Jika dipandang perlu, MPR dapat melaksanakan Sidang Istimewa, dalam hal
A.   pertanggungjawaban Presiden tidak diterima oleh MPR.
B.   Presiden sungguh-sungguh melanggar garis besar haluan negara pada masa jabatan Presiden berakhir.
C.   Presiden sunggug-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR.
D.   Presiden dan Wakil Presiden berhalangan sementara.

34.   Berikut ini menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan asas desentralisasi, kecuali
A.   urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.
B.   instansi vertikal merupakan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
C.   penentuan kebijakan, perencanaan, maupun pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
D.   unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh dinas-dinas daerah.

35.   Hubungan antara MA dengan lembaga-lembaga Negara, adalah
A.   membantu penyelesaian perselisihan baik secara politis maupun yuridis.
B.   menguji secara materiil terhadap Undang-Undang.
C.   memberi bantuan kepada Kepala Negara jika ada permintaan.
D.   membantu penyelesaian perselisihan secara teknis yuridis.

36.   Berikut di bawah ini yang merupakan contoh pengawasan DPR terhadap Presiden adalah
A.   penolakan pemberian grasi oleh DPR.
B.   penggunaan interpelasi oleh DPR.
C.   penyelenggaraan Sidang Istimewa DPR.
D.   pemberhentian Presiden oleh DPR.

37.   Di bawah ini merupakan contoh pengawasan Represif, kecuali
A.   penundaan oleh Mendagri terhadap Perda Tk I yang bertentangan dengan kepenti-ngan umum.
B.   pembatalan oleh Mendagri terhadap Perda Tk I yang bertentangan dengan Undang-Undang.
C.   penyelidikan Mendagri terhadap kegiatan pemerintahan daerah.
D.   penangguhan oleh Mendagri terhadap Keputusan Kepala Daerah Tk I yang bertentangan dengan Peraturan Pemerin-tah.

38.   Di bawah ini merupakan contoh pengawasan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri adalah
A.   penanggulan terhadap Perda Tingkat  I.
B.   penyelidikan terhadap kegiatan pemerin-tahan Daerah Tingkat I.
C.   pengesahan terhadap Perda Tingkat I/ Keputusan Kepala Daerah Tingkat I.
D.   pembatalan terhadap Perda Tingkat I/ Keputusan Kepala Daerah Tingkat I yang bertentangan dengan Undang-Undang.

39.   Berikut ini yang merupakan contoh pengawasan preventif adalah
A.   pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri untuk berlakunya Perda Tingkat II.
B.   penangguhan suatu Perda Tingkat I yang bertentangan dengan kepentingan umum oleh Menteri Dalam Negeri.
C.   pemeriksaan terhadao Perda Tingkat I yang bertentangan dengan hukum oleh Menteri Dalam Negeri.
D.   Pemeriksaan terhadap segala pekerjaan pemerintah Daerah oleh Menteri  Dalam Negeri.

40.   Menurut UU NO.5 Tahun 1974, tugas DPRD adalah
A.   mengadakan penyelidikan terhadap kegiatan pemerintahan daerah.
B.   mengajukan pernyataan pendapat terhadap kegiatan pemerintahan daerah.
C.   menangguhkan berlakunya Perda karena bertentangan dengan Undang-Undang.
D.   melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

41.   Pernyataan di bawah ini menunjukkan tugas Kepala Daerah sebagai alat pemerintah daerah, kecuali
A.   menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPR.
B.   mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
C.   memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
D.   menetapkan keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah.

42.   Berikut di bawah ini yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasar asas dekonsentrasi adalah
A.   semua urusan baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
B.   unsur pelaksana pemerintahan oleh dinas-dinas daerah.
C.   penyelenggaraan berbagai urusan dilaksanakan oleh semua aparat daerah.
D.   semua kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan ditentukan Kepala Daerah.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 43  SAMPAI DENGAN 47,  PILIHLAH!
A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 
D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

43.   Dalam sistem pemilihan mekanis, wakil-wakil rakyat mempunyai dukungan yang lebih kuat dari rakyat, dibandingkan dengan sistem pemilihan organis.        
sebab                 
Dalam sistem pemilihan mekanis, wakil-wakil rakyat terdiri dari orang-orang profesional yang mewakili berbagai profesi yang ada dalam masyarakat.

44.   DPR hasil pemilihan umum pertama tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden pada tahun 1960.
sebab                 
Kedudukan DPR pada masa berlakunya UUDS 1950 sangat lemah di hadapan pemerintah.

45.   Presiden berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR.
sebab                 
DPR dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden, jika Presiden dianggap telah melanggar UUD dan garis-garis besar haluan negara.

46.   Kedudukan Konstituante yang dimaksud dalam UUD Sementara 1950 sama dengan MPR.
sebab                 
Konstituante bertugas untuk menetapkan UUD yang baru, guna menggantikan UUD Sementara.

47.   Penentuan orang-orang yang diangkat menjadi anggota MPR dari unsur organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, atau golongan-golongan yang lain lebih sulit dibanding penentuan anggota-anggota DPR.
sebab                 
Pengangkatan anggota-anggota MPR selain DPR tidak melalui proses pemilihan umum.


PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   48   SAMPAI  DENGAN 60, PILIHLAH!
A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    
48.   Tugas DPR adalah
1)   membahas dan memberikan persetujuan terhadap GBHN
2)   membahas dan memberikan persetujuan terhadap APBN
3)   melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah

49.   Sepanjang masa Orde Baru, DPR didominasi oleh Golkar sebagai kekuatan Single mayority, yang dengan demikian berarti
1)   pengaruh partai politik yang lain tidak begitu penting
2)   DPR sulit menghasilkan keputusan dengan cara aklamasi
3)   kedudukan Presiden/Pemerintah sangat tergantung pada Golkar

50.   Timbulnya kekerasan politik, yang sekaligus menjadi indikasi tidak adanya tertib politik, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
1)   rendahnya pemahaman terhadap makna demokrasi
2)   kurangnya sikap toleransi dalam masyarakat
3)   tidak adanya partai politik yang dominan dalam pemerintahan

51.   Hubungan wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya dalam tipe perwakilan trus tee  jika dibandingkan dengan tipe perwakilan mandaat mempunyai sifat lebih
1)   memiliki kebebasan dalam bersuara
2)   mengutamakan kepentingan nasional
3)   memperoleh dukungan dari sebagian besar rakyat

52.   Partai politik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, sebab
1)   partai politik merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat
2)   pemerintahan yang demokratis harus didukung oleh seluruh partai politik yang ada
3)   pemilihan umum tidak mungkin berlangsung tanpa adanya partai-partai politik

53.   Latar belakang lahirnya paham demokrasi adalah
1)   reaksi terhadap kekuasaan Raja yang sewenang-wenang
2)   untuk membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang
3)   untuk membatasi kekuasaan penguasa yang mutlak/absolut

54.   Ciri-ciri suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis konstitusional adalah
1)   pemerintah dalam menjalankan kekua-saannya dibatasi oleh konstitusi
2)   pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya
3)   pemerintah dalam menjalankan kekua-saannya dapat dijatuhkan oleh Parlemen

55.   Kesulitan dilaksanakannya demokrasi lang-sung dewasa ini adalah
1)   jumlah penduduk yang besar
2)   urusan politik kenegaraan yang komplek
3)   wilayah negara yang luas

56.   Menurut UUD 1945 kekuasaan eksekutif adalah
1)   menjalankan garis-garis besar haluan negara
2)   mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri
3)   memberi grasi, amnesti dan abolisi

57.   Berikut ini menunjukkan implementasi dari ham atas pribadi menurut UUD 1945 adalah adanya kebebasan untuk
1)   mengemukakan pendapat
2)   memeluk agama
3)   mendapatkan pekerjaan yang layak

58.   Pernyataan berikut ini menunjukkan penyimpangan pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru
1)   Pemerintah cenderung bersifat autoriter
2)   Rekrutmen anggota DPR diwarnai praktik
3)   DPR tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah

59.   Antara Presiden dengan DPR mempunyai hubungan patner, dalam hal menetapkan
1)   Undang-Undang
2)   GBHN
3)   APBN

60.   Arah pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab adalah
1)   serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa
2)   harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah
3)   harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah

No comments:

Post a Comment