Soal Ilmu Politik dan Kenegaraan

TUGAS MANDIRI

ILMU POLITIK DAN KENEGARAAN

(PPKN3304)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN  70 ,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Ilmu negara memuat konsep-konsep teoretis tentang negara, diantaranya adalah mem-pelajari

A.   asal mula terjadinya negara.

B.   pemerintahan negara tertentu.

C.   lembaga-lembaga kenegaraan.

D.   mekanisme pemerintahan negera.

2.   Menurut teori kekuasaan negara, tujuan negara adalah untuk memperkuat negara dengan jalan

A.   membangun angkatan perang yang kuat.

B.   mengangkat para pejabat yang cakap.

C.   memperlemah kekuatan musuh.

D.   memperlemah rakyat.

     

3.   Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan yang disepakati secara umum untuk mewujudkan tujuan bersama, merupakan sifat negara yaitu

A.   menjaga ketertiban.

B.   mencakup semua.

C.   memaksa.

D.   monopoli.

4.   Salah satu unsur-unsur pembentuk negara berikut ini yang sering menjadi sengketa internasional adalah

A.   penduduk.

B.   wilayah.

C.   pemerintahan.

D.   kedaulatan.

5.   Hukum Internasional memandang setiap negara memiliki derajat yang sama. Prinsip ini dikenal dengan sebutan

A.   facta sunt servanda.

B.   equality before the law.

C.   the sovereigne quality of nation.

D.   presumpation of innocence.

6.   Bentuk negara dan kenegaraan

     

No.	Bentuk Negara	Bentuk Kenegaraan
1. 2. 3. 4.	Kesatuan Serikat Republik Monarchi	Dominion Protektorat Uni Commonwealth

Pasangan yang benar adalah

A.   1,2.

B.   1,3.

C.   2,3.

D.   3,4.

7.   Sejumlah konsep berikut ini yang bukan merupakan konsep dasar ilmu politik adalah

A.   state.

B.   power.

C.   authority.

D.   society.

8.   Konsep ilmu politik yang berkaitan dengan pengaturan terhadap tingkah laku manusia, biasanya berbentuk ketentuan atau perundang-undangan disebut

A.   kewenanangan.

B.   kekuasaan.

C.   kontrol sosial.

D.   prestise sosial.

9.   Tujuan pendidikan politik

     

No.	Pemahaman	Perilaku
1. 2. 3. 4.	memahami kebijak-an pemerintah berpartisipasi dalam pemerintahan menumbuhkan sikap apriori memahami kebija-kan publik	mengerti segala ketentuan mengkritik kebi-jakan pemerintah mengadakan demontrasi secara massal turut serta dalam pelaksanaannya

Pasangan yang benar adalah

A.   1.

B.   2.

C.   3.

D.   4.

10.   Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD-nya, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana

A.   hasil-hasilnya.

B.   kendala-kendalanya.

C.   suasana kebatinannya.

D.   dukungan masyarakatnya.

11.   Hubungan fungsional antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah bahwa Ilmu Negara bersifat keilmuan, sedangkan Hukum Tata Negara merupakan rumusan

A.   praktis.

B.   sistematis.

C.   normatif.

D.   aplikatif.

12.   Sumbangan Ilmu Politik bagi perkembangan Hukum Tata Negara mencakup pada saat dibentuk dan

A.   diratifikasi.

B.   diimplementasikan.

C.   diamandemen.

D.   disosialisasikan.

13.   Hukum Tata Negara memerlukan sumbangan Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Negara memerlukan pengaturan tentang

A.   perilaku massa.

B.   kecenderungan global.

C.   gejala sosial.

D.   gejala individual.

14.   Hukum Tata Negara memerlukan sumbangan sosiologi tatkala memerlukan informasi tentang

A.   perilaku massa.

B.   kecenderungan global.

C.   gejala sosial.

D.   gejala individual.

15.   Ilmu Politik memusatkan kajiannya pada hal ikhwal yang menyangkut fenomena yang paling hakiki dan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perjuangan untuk memperoleh

A.   kekuasaan.

B.   kekayaan.

C.   penghidupan.

D.   kasih sayang.

16.   Sejumlah konsep berikut ini yang bukan merupakan unsur pokok politik adalah

A.   negara.

B.   kekuasaan.

C.   kebijakan umum.

D.   pemilihan umum.

17.   Ilmu Politik adalah ilmu mengenai kelakuan politik, dan kelakuan politik sebaiknya dipelajari sebagai suatu sistem politik yang memiliki empat variabel, yaitu

A.   negara, kekuasaan, kebijakan umum, kewenangan.

B.   budaya politik, kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan.

C.   kekuasaan, kewenangan, kebijaksanaan, kepentingan.

D.   dukungan, partisipasi, partai politik, kelompok penekan.

18.   Tugas ilmu politik yang berhubungan dengan infrastruktur politik adalah

A.   menentukan prinsip-prinsip.

B.   membuat kaidah pemerintahan.

C.   mempelajari tingkah laku pemerintah.

D.   mempelajari tingkah laku politik warga negara.

19.   Objek material dari Ilmu Politik adalah

A.   negara.

B.   kekuasaan.

C.   kelompok kepentingan.

D.   kekuatan kelompok elit.

20.   Peristiwa ketatanegaraan sekitar Proklamasi 17 - 8 - 1945 yang secara tegas juga dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 adalah

A.   lahirnya negara kesatuan RI.

B.   peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintah RI.

C.   merupakan pernyataan resmi kemerdeka-an dan kedaulatan bangsa.

D.   sebagai garis pemisah perjuangan bangsa Indonesia dengan tata hukum kolonial.

21.   Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 mengandung dalil objektif, yaitu

A.   penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

B.   penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

C.   bangsa Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya.

D.   kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan perlu diperjuangkan.

22.   Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 adalah

A.   ketuhanan.

B.   persatuan.

C.   kedaulatan rakyat.

D.   keadilan sosial.

23.   UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip penting yang diperhatikan baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah

A.   perlindungan terhadap hak asasi.

B.   hubungan internasional.

C.   politik luar negeri.

D.   perdagangan luar negeri.

24.   Yang tidak sesuai dengan pokok-pokok sistem pemerintahan negara RI berdasarkan UUD 1945 adalah

A.   Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum.

B.   kekuasaan tertinggi di tangan MPR.

C.   Presiden ialah penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR.

D.   kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

25.   Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 memperkenalkan asas baru dalam hukum laut internasional, yaitu asas

A.   nusantara.

B.   pasar bebas.

C.   pelayaran damai.

D.   laut teritorial.

26.   MPR sebagai lembaga tertinggi negara mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali

A.   menetapkan UUD.

B.   mengubah UUD.

C.   menetapkan GBHN.

D.   memilih Presiden dan Wakil Presiden.

27.   Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang segala urusan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, disebut asas

A.   desentralisasi.

B.   sentralisasi.

C.   dekonsentrasi.

D.   atonomi daerah.

28.   Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di

A.   daerah propinsi.

B.   daerah kabupaten/kota.

C.   kecamatan.

D.   desa atau kelurahan.

29.   UUD 1945 adalah suatu naskah yang singkat, memuat prinsip-prinsip umum dan menyerahkan  pengaturan selanjutnya kepada

A.   penyelenggara negara.

B.   lembaga tertinggi negara.

C.   amandemen UUD 1945.

D.   perundang-undangan yang lebih rendah.

30.   Yang dianut oleh UUD 1945 adalah pemisahan kekuasaan dalam arti

A.   formal.

B.   material.

C.   luas.

D.   sempit.

31.   Berdasarkan maklumat wakil Presiden No. X 1945 KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN. Yang dimaksud kekuasaan legislatif tersebut adalah kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh

A.   Lembaga Perwakilan Rakyat.

B.   DPA.

C.   Presiden.

D.   DPR dan Presiden.

32.   Pada tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengatakan bahwa tanggung jawab ada di tangan menteri, artinya bahwa menteri harus memper-tanggungjawabkan pekerjaannya pada

A.   Presiden.

B.   DPR.

C.   Perdana Menteri.

D.   MPR.

33.   Pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 daerah bagian yang merupakan satuan kenegaraan adalah

A.   Jawa Tengah.

B.   Jawa Timur.

C.   Sumatera Timur.

D.   Indonesia Timur.

34.   Lembaga negara menurut Konstitusi RIS 1949 dan tidak ada pada UUD 1945 adalah

A.   Senat.

B.   Konstituante.

C.   Polit Biro.

D.   Majelis Rendah.

35.   Pada masa berlakunya UUDS 1950 pemerintah pusat dikendalikan alat perlengkapan negara, yaitu

A.   Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, DPK.

B.   MPR, Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, DPR, DPA.

C.   MPR, DPR, Senat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Menteri.

D.   MPR, DPR, Senat, Presiden dan Wakil Presiden, Konstituante.

36.   Peristiwa terpenting yang secara langsung menyebabkan dilahirkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah

A.   situasi sosial politik yang membahayakan.

B.   resesi ekonomi yang berkepanjangan.

C.   kegagalan kerja Konstituante.

D.   pertikaian antara kelompok agama dan nasionalis.

37.   Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan hal-hal berikut ini, kecuali

A.   pembubaran Konstituante.

B.   menetapkan UUD 1945 berlaku kembali.

C.   pembentukan MPRS dan DPAS.

D.   pembubaran parlemen.

38.   Tata urutan perundang-undangan RI meliputi antara lain

1.   ketetapan MPR

2.   UUD 1945

3.   Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

4.   Keputusan Presiden.

5.   Peraturan Pemerintah

6.   peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya

Tata urutan perundang-undangan RI yang benar adalah

A.   1, 2, 3, 4, 5, 6.

B.   2, 1, 3, 5, 4, 6.

C.   2, 1, 3, 4, 5, 6.

D.   2, 1, 3, 6, 5, 4.

39.   Kemampuan orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu menurut kehendaknya, disebut

A.   kekuasaan.

B.   wewenang.

C.   kebijakan.

D.   pengendalian.

40.   Menurut Grotius negara lahir karena suatu persetujuan orang-orang yang menganggap tanpa negara mereka tidak dapat

A.   memenuhi kebutuhan hidupnya.

B.   mengembangkan potensi kemanusiaan-nya.

C.   memelihara keselamatan dirinya.

D.   mengembangkan budi dan dayanya.

41.   Menurut Hobbes, sebelum didirikannya negara, individu diatur oleh

A.   hukum alam.

B.   ketua sukunya.

C.   nalurinya.

D.   dirinya sendiri.

42.   Yang bukan merupakan sifat yang dimiliki negara adalah

A.   memaksa.

B.   monopoli.

C.   mencakup semua.

D.   menguasai semua.

43.   Dalil yang menyatakan bahwa manusia yang memiliki kekuasaan cenderung menyalah-gunakan kekuasaannya itu, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya, dikemuka-kan oleh

A.   Grotius.

B.   Hobbes.

C.   Lord Acton.

D.   Montesquie.

44.   Hampir setiap konstitusi modern selalu berisi hal-hal berikut, kecuali

A.   jaminan hak asasi.

B.   pengaturan ketatanegaraan.

C.   pengaturan tugas dan wewenang lembaga negara.

D.   pengaturan tentang politik luar negeri.

45.   Kekuasaan legislatif menurut UUD 1945 dijalankan oleh

A.   MPR.

B.   DPR.

C.   Presiden.

D.   DPR dan Presiden.

46.   Presiden ialah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah

A.   DPR.

B.   MPR.

C.   DPR dan MPR.

D.   lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

47.   Lembaga tinggi negara yang mengawasi kekuasaan Presiden adalah

A.   DPR.

B.   MPR.

C.   DPA.

D.   MA.

48.   Perkataan demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan cratos yang berarti

A.   negara kota.

B.   rakyat berkuasa.

C.   negara bangsa.

D.   kekuasaan negara.

49.   Yang mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah salah seorang Presiden Amerika yang bernama

A.   F.D. Roosevelt.

B.   George Washington.

C.   Edward Kennedy.

D.   Abraham Lincoln.

50.   Asas-asas pokok dalam demokrasi adalah adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan adanya pengakuan dan jaminan terhadap

A.   masa depan negara bangsa.

B.   kemajuan negara bangsa.

C.   hak asasi manusia.

D.   kekuasaan dan wewenang pemerintah.

51.   Praktek kehidupan demokrasi pertama kali dlakukan di Yunani Kuno, yaitu di negara kota

A.   Sisilia.

B.   Athena.

C.   Cordova.

D.   Kreta.

52.   Sistem demokrasi yang pertama-tama dipraktekan pada zaman Yunani Kuno adalah demokrasi

A.   langsung.

B.   perwakilan.

C.   tidak langsung.

D.   langsung dan tidak langsung.

53.   Ajaran negara hukum klasik atau dalam arti sempit memandang peran negara sebagai

A.   penjaga malam atau penjaga ketertiban belaka.

B.   pihak yang mengusahakan kemakmuran rakyat.

C.   pengayom masyarakat menuju kesejahte-raan.

D.   pembimbing rakyatnya mencapai kemak-muran.

54.   Ditinjau dari fungsinya, negara demokrasi pada abad ke-20 berfungsi sebagai negara

A.   penjamin keamanan.

B.   penyelenggaraan ketertiban.

C.   pemberi pelayanan sosial.

D.   yang melakukan pengendalian sosial.

55.   International commision of jurist mengemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demok-ratis, yaitu sebagai berikut, kecuali

A.   perlindungan konstitusional.

B.   pemilihan umum yang bebas.

C.   menjadi anggota organisasi PBB.

D.   menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan.

56.   Henry B. Mayo berpandangan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai antra lain

A.   mengakui adanya keanekaragaman.

B.   menghormati bangsa dan negara lain.

C.   menjalin kerjasama atas dasar saling pengertian.

D.   menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa.

57.   Demokrasi akan mudah dibangun jika memiliki faktor-faktor berikut, kecuali

A.   keterbukaan sistem politik.

B.   rakyat yang kaya raya.

C.   penghargaan terhadap hukum.

D.   kepemimpinan politik yang bersemangat kerakyatan.

58.   Secara singkat Demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai demokrasi yang dijiwai sila

A.   pertama Pancasila.

B.   kedua Pancasila.

C.   ketiga Pancasila.

D.   keempat Pancasila.

59.   Ciri khas Demokrasi Pancasila pada aspek formal adalah

A.   kekeluargaan.

B.   kegotongroyongan.

C.   musyawarah mufakat.

D.   budi pekerti luhur.

60.   Lembaga negara yang paling dominan memerankan fungsi sebagai lembaga demokrasi adalah

A.   DPR.

B.   MPR.

C.   DPA.

D.   MA.

61.   Infrastruktur politik meliputi antara lain, kecuali

A.   partai politik.

B.   golongan kepentingan.

C.   tokoh-tokoh politik.

D.   presiden dan wakil presiden.

62.   Salah satu contoh suprastruktur politik yang ada di negara kita adalah

A.   PKB.

B.   PGRI.

C.   MPR.

D.   MUI.

63.   Contoh-contoh kelompok kepentingan (interest group) adalah

A.   KHTI.

B.   KOWANI.

C.   KORPRI.

D.   SBSI.

64.   Infrastruktur politik menjalankan fungsi inputnya berupa

A.   pengambilan keputusan.

B.   sosialisasi program pembangunan.

C.   komunikasi politik.

D.   pelaksanaan kebijakan publik.

65.   Suprastruktur politik menjalankan fungsi outputnya berupa

A.   pengajuan kepentingan.

B.   pemaduan kepentingan.

C.   pemasyarakatan politik.

D.   pengambilan keputusan.

66.   Asas pemilihan umum yang baru dipergunakan pada Pemilu 1999 adalah

A.   langsung.

B.   umum.

C.   bebas.

D.   jujur dan adil.

67.   Sistem pemilihan umum yang dipergunakan di negara kita adalah sistem

A.   distrik.

B.   proporsional.

C.   semi distrik.

D.   perpaduan distrik dan proporsional

68.   Jumlah partai peserta pemilihan umum tahun 1999 di Indonesia adalah

A.   38 partai.

B.   48 partai.

C.   50 partai.

D.   58 partai.

69.   Penanggungjawab kegiatan pemilihan umum di negara kita adalah

A.   KPU.

B.   Presiden.

C.   Panwaslakpus.

D.   menteri dalam negeri.

70.   Yang merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum di negara kita adalah

A.   menteri dalam negeri.

B.   KPU.

C.   PPI.

D.   Panwaslakpus.